Regulasi Penyiaran di Indonesia berdasarkan roadmap - fawaz.my.id
News Update
Loading...

11 Okt 2019

Regulasi Penyiaran di Indonesia berdasarkan roadmap

fawaz.my.id


Regulasi Penyiaran di Indonesia berdasarkan roadmap

Penyiaran televisi terrestrial

Di Indonesia berdasarkan undang-undang penyiaran, terdapat tiga jenis izin penyiaran free-to-air saat ini, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas, selain itu terdapat beberapa regulator di bidang penyiaran di Indonesia yang berada di bawah komisi penyiaran Indonesia pusat, dan sejumlah komisi penyiaran indonesia daerah.

Prosedur perizinan penyiaran, dilakukan bersama antara kementrian komunikasi dan informasi dan komisi penyiaran indonesia, berdasarkan undang-undang penyiaran komisi penyiaran indonesia didirikan untuk mengatur sektor penyiaran, terutama regulasi ini siaran, anggota komisi penyiaran indonesia oleh parlemen/DPR maupun DPRD untuk komisi penyiaran Indonesia di daerah.

Izin Penyiaran dalam lingkungan TV analog dikeluarkan oleh menteri melalui rekomendasi dari KPI ataupun KPI Daerah, termasuk rekomendasi kanal frekuensinya. Proses perizinan tersebut cukup rumit dan dilakukan melalui sejumlah rapat bersama antara Kementerian kominfo dan KPI/KPI-D.

Prinsip utama dari Regulasi Penyiaran adalah untuk mendorong keragaman program siaran (isi siaran) dan keragaman kepemilikan, mencegah adanya monopoli opini publik oleh salah satu pihak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Terdapat beberapa ketentuan dalam regulasi penyiaran yang meminta agar seluruh TV nasional bekerja sama dengan TV lokal.

Di sisi lain, keinginan untuk menyediakan lebih banyak program TV siaran lokal di daerah sangat kuat. Kedua masalah tersebut menyebabkan tekanan dan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak kanal frekuensi, di mana hal tersebut tidak mungkin dilakukan dalam lingkungan TV analog, terutama di kota-kota besar yang merupakan wilayah komersial utama.

Perencanaan FR Televisi Analog di Indonesia

Sejak saat itu sampai sekitar tahun 1990-an, TVRI menjadi sebagai satu-satunya penyelenggara TV siaran di Indonesia dengan jangkauan wilayah siaran hampir mencapai 80 persen wilayah Indonesia. Terdapat sekitar 400 pemancar TVRI di frekuensi VHF, sehingga seluruh penggunaan wilayah kanal Indonesia VHF yang menggunakan Indonesia.

Sejak tahun 1987 TVRI mulai berencana untuk beralih ke salurah UHF asumsi yang digunakan TVRI saat itu adalah dibutuhkan satu sampai dengan dua saluran UHF untuk menyediakan layanan sejumlah program nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Dimulai tahun 1990-an, secara perlahan pemerintah melalui Departemen Penerangan memberikan izin penyelenggaraan kepada penyelenggara TV swasta. Pada saat itu, Direktorat Jenderal Radio, TV, dan Film Departemen Penerangan (Ditjen RTF-Deppen) bekerja sama dengan JICA (Japan Indonesia Cooperation Agency) membuat Master Plan Frekuensi TV UHF untuk 7 program nasional (5 program TV swasta nasional dan 2 program TVRI). Artinya, untuk setiap lokasi di wilayah Indonesia harus disediakan sejumlah 7 kanal frekuensi UHF untuk kelima penyelenggara TV swasta nasional dan 2 (dua) program TVRI.

Pada tahun 1993, Pemerintah memberi izin bagi 5 penyelenggara TV swasta nasional. Dengan Master Plan Frekuensi TV UHF yang dibuat saat itu, kebutuhan penetapan frekuensi bagi TVRI dan TV Swasta telah terakomodasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat desakan kuat permintaan izin sejumlah peminat penyelenggara TV baru di sekitar tahun 1997/1998. Saat itu, sebenarnya secara teknis sudah tidak mungkin lagi untuk menampung banyak penyelenggara TV nasional. Pada tahun 1998, Pemerintah melalui Departemen Penerangan memberikan izin kepada 5 penyelenggara TV swasta nasional baru dengan wilayah layanan nasional terbatas. Akibatnya, secara teknis Master Plan frekuensi TV UHF dimodifikasi untuk mengakomodasi 10 penyelenggara TV swasta dan 2 frekuensi UHF untuk TVRI di Jabotabek dan ibu kota provinsi.

Standar TV analog yang digunakan di Indonesia untuk VHF adalah PAL B. Sedangkan standar untuk UHF adalah PAL-G. Bandwidth TV VHF adalah 7 MHz, sedangkan bandwidth TV UHF adalah 8 MHz. Oleh karena itulah, bandwidth untuk TV digital di Indonesia mengikuti pula bandwidth TV analog, agar kompatibel dengan pesawat penerima eksisting TV analog, dan memudahkan pengaturan frekuensinya. Tabel 9.1, 9.2, dan 9.3 berikut ini menjelaskan mengenai rencana penganalan frekuensi TV di pita VHF dan UHF.

Pengelompokan kanal sering dilakukan dalam pengaturan frekuensi UHF yang memiliki lebih banyak kemungkinan kombinasi kanal dibandingkan dengan frekuensi VHF. Pengelompokan kanal frekuensi TV siaran sangat penting, terutama bila akan diatur pemanfaatan tower dan sistem antena bersama yang sangat meng untungkan bagi broadcaster maupun bagi masyarakat. Bagi para broadcaster, dapat menghemat dana untuk membangun tower dan sistem antena masing-masing. Selain itu, karena antena berada di satu lokasi untuk suatu wilayah layanan tertentu, seluruh masyarakat mendapat keuntungan karena hanya perlu memasang satu antena dengan arah tertentu untuk menerima seluruh program siaran TV.

Untuk kasus di Indonesia, channel grouping dibuat pada saat perencanaan frekuensi untuk 7 program nasional di pita UHF (2 kanal TVRI dan 5 kanal TV swasta) pada awal tahun 1990-an. Dua kanal TVRI, yaitu untuk program nasional dan program daerah. Tabel 9.4 menggambarkan channel grouping TV UHF yang diterapkan di Indonesia.

Distribusi kanal frekuensi UHF awalnya yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Kepmen Perhubungan No.74 tahun 2003 mengenai rencana dasar teknis TV.

Adanya teknologi sistem transmisi siaran TV digital yang memungkinkan penggunaan spektrum frekuensi yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem transmisi siaran TV analog, memberikan angin segar dalam peng aturan alokasi spektrum untuk siaran. Untuk menampung kebutuhan distribusi konten yang lebih banyak bagi penyedia program/konten, maka penerapan teknologi penyiaran digital seperti DVB-T2 perlu segera diimplementasikan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi multipleks/demultipleks digital yang memungkinkan satu kanal TV dengan lebar pita yang sama dengan TV analog berisi beberapa subkanal program siaran dan layanan data.

Proses multipleksing mengombinasikan kanal audio/video/data ke dalam satu aliran bit koheren pada satu kanal TV dan sebaliknya pada proses demultipleksing, dilakukan pemecahan aliran bit menjadi beberapa kanal individu program siaran dan layanan data. Misalnya, pada kanal 7, berisi subkanal 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, dan 7-6. Ini berarti satu kanal TV yang hanya bisa digunakan untuk satu operator TV siaran pada sistem analog, bisa digunakan oleh 6 operator pada sistem digital. Jika semua stasiun TV siaran beralih ke digital, maka semua stasiun TV siaran nasional dan lokal yang ada saat ini bisa mendapatkan kanal dengan kemungkinan interferensi yang minimal.

Di Indonesia kanal UHF yang digunakan untuk layanan penyiaran adalah mulai dari 470 MHz hingga 806 Mhz ketika sistem transmisi siaran TV analog 470 mhz beralih ke digital terdapat 336 mhz spektrum frekuensi yang akan dibebaskan spektrum frekuensi yang potensial ini akan digunakan untuk aplikasi baru di samping aplikasi siaran yang sudah ada sebelumnya.

fawaz.my.id

Share with your friends

Give us your opinion
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done